5 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pegawai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengesahkan pembayaran sekitar US$78 juta (sekitar Rp1,2 triliun) pada Minggu malam untuk menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal bagi warga Palestina di Gaza, The New Arab melaporkan.
Namun, dalam waktu dua jam, akun email karyawan tersebut-bersama dengan akun email para kontraktor yang bekerja sama dengan agensi tersebut di lebih dari 100 negara-ditutup.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Transaksi tersebut merupakan operasi terakhir yang dilakukan oleh USAID sebelum ditutup.
Menurut New York Magazine, pengecualian yang memungkinkan alokasi bantuan sebesar $78 juta untuk Gaza dikeluarkan karena adanya kewajiban hukum di bawah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Perjanjian tersebut dimediasi oleh mantan utusan pemerintahan Trump, Steve Witkoff.
Sumber-sumber di dalam USAID telah mengkonfirmasi bahwa dana tersebut masih menunggu persetujuan akhir, dan masih belum jelas apakah dana tersebut pada akhirnya akan dicairkan. Salah satu penerima yang dituju adalah Korps Medis Internasional, sebuah organisasi nirlaba yang menjalankan dua rumah sakit lapangan utama di Gaza.
Pada Rabu, kelompok tersebut memperingatkan bahwa tanpa pendanaan dari AS, mereka tidak akan dapat melanjutkan kegiatannya setelah minggu berikutnya.
Seorang pejabat USAID menggambarkan situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza, dengan mengatakan: "Dengan kondisi seperti ini, rumah sakit hampir tidak beroperasi. Saya membayangkan mimpi buruk ketika generator kehabisan bahan bakar dan NICU [unit neonatal] ditutup. Ke mana mereka akan pergi? Tidak ada yang punya jawaban untuk itu. Mereka akan ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan mati, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah AS."
Upaya untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, termasuk alokasi dana sebesar $305 juta (sekitar Rp4,9 triliun) untuk Program Pangan Dunia, telah gagal pada Senin sore.
Para karyawan juga tidak dapat memberi tahu organisasi mitra karena penutupan email. Tahun lalu, USAID memiliki anggaran tahunan sebesar $40 miliar, atau kurang dari 1% dari total pengeluaran federal AS.
Misi Luar Negeri USAID Ditutup
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memerintahkan penutupan misi-misi luar negeri Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan sedang berupaya untuk menarik ribuan staf di seluruh dunia, dua orang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan pada Selasa, Reuters melaporkan.
Langkah ini diambil ketika pemerintahan Presiden Donald Trump bergerak untuk menggabungkan USAID, badan kemanusiaan utama Washington yang mendistribusikan bantuan senilai miliaran dolar ke luar negeri, dengan Departemen Luar Negeri dan secara efektif membubarkan badan tersebut sebagai entitas independen.
Tenaga kerja USAID berjumlah lebih dari 10.000 orang, dengan sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut bekerja di luar negeri, menurut sebuah laporan dari Congressional Research Service (CRS). Badan ini memiliki lebih dari 60 misi di berbagai negara dan kawasan.
Pada Senin, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada para wartawan bahwa ia sekarang menjabat sebagai penjabat kepala USAID, dan menyebut badan ini "sama sekali tidak responsif" dan menuduh para staf di sana "tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana" mengenai berbagai program.
Ia memberitahu Kongres dalam sebuah surat pada hari Senin mengenai rencana reorganisasi badan tersebut, dengan mengatakan bahwa beberapa bagian dari USAID mungkin akan diserap oleh Departemen Luar Negeri dan sisanya akan dihapuskan.
Pada akhir pekan, pemerintah telah memberhentikan 500 kontraktor dari kantor bantuan kemanusiaan dan memberhentikan 400 karyawan dari kantor Global Health.
Miliarder teknologi Elon Musk yang menjadi penasihat Donald Trump dan beberapa anggota parlemen dari Partai Republik telah menargetkan badan bantuan dan pembangunan AS, yang mengawasi program-program kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan di sekitar 120 negara, dengan cara yang semakin keras, dengan menuduhnya mempromosikan tujuan-tujuan liberal.
Selama akhir pekan, pemerintahan Trump memerintahkan kepala keamanan utama di USAID untuk cuti setelah mereka menolak untuk menyerahkan materi rahasia di area terlarang kepada tim inspeksi pemerintah Musk.
Departemen Efisiensi Pemerintah Musk, yang dikenal sebagai DOGE, sebelumnya beroperasi dengan cara yang sama di Departemen Keuangan, mendapatkan akses ke informasi sensitif, termasuk sistem pembayaran pelanggan Jaminan Sosial dan Medicare.
The Washington Post melaporkan bahwa seorang pejabat senior Departemen Keuangan telah mengundurkan diri karena akses tim Musk ke informasi sensitif.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat memprotes langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa Trump tidak memiliki wewenang konstitusional untuk menutup USAID tanpa persetujuan kongres dan mengecam Musk yang mengakses informasi sensitif yang dimiliki pemerintah melalui inspeksi yang disetujui Trump terhadap lembaga dan program pemerintah federal.
USAID, yang situs webnya lenyap pada Sabtu tanpa penjelasan, telah menjadi salah satu lembaga federal yang paling ditargetkan oleh pemerintahan Trump dalam tindakan keras yang meningkat terhadap pemerintah federal dan banyak programnya.
