Untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan di Provinsi Banten, Dimyati menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam tahap perencanaan, termasuk akademisi, asosiasi profesi, pemuda, pelaku usaha, BUMN dan BUMD, organisasi masyarakat, serta lembaga keagamaan.
(Beritadaerah – Serang) Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, mendorong seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor secara terukur dan terencana. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (28/4/2025).
“Percepatan pembangunan harus dilakukan, namun tetap mengedepankan perencanaan yang matang dan terukur,” ujar Dimyati.
Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam RKPD harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Keselarasan ini penting agar program pembangunan dapat berjalan berkesinambungan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa,” jelasnya.
Untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan di Provinsi Banten, Dimyati menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam tahap perencanaan, termasuk akademisi, asosiasi profesi, pemuda, pelaku usaha, BUMN dan BUMD, organisasi masyarakat, serta lembaga keagamaan.
“Pra Musrenbang ini menjadi ajang untuk menyusun kerangka tematik pembangunan yang akan dibawa ke Musrenbang utama yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2025,” tambahnya.
Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa di masa kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan dirinya, tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mencoba menyimpang dari prinsip transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
“Semua program harus berasal dari hasil Musrenbang atau pendekatan bottom-up. Tidak boleh ada program ‘titipan’. Jika ada pelanggaran, akan kami tindak tegas. Masyarakat juga dipersilakan ikut mengawasi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan, agenda Pra Musrenbang ini mencakup pemaparan teknis mengenai penyusunan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja, arahan dari Wakil Gubernur, serta diskusi tematik dalam bentuk desk.
Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan Bappeda Provinsi Banten, Zaenal Mutaqin, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai sejak pagi dengan pemaparan materi teknis kepada peserta.
“Diskusi dilakukan melalui empat desk tematik, yang bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan secara holistik, integratif, dan spasial, serta menghasilkan kerangka program, kegiatan, dan pendanaan yang sinkron,” ungkapnya.
Zaenal menambahkan bahwa penyelarasan ini juga mendukung arah kebijakan nasional, termasuk visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto dan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta penguatan reformasi birokrasi sebagai landasan pelaksanaan program.
Adapun desk tematik yang dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan reformasi birokrasi.
