(Beritadaerah-Nasional) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang sejalan secara menyeluruh dengan prioritas pembangunan nasional serta arah kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai, pola penyusunan anggaran perlu dirombak agar tidak lagi dimulai dari kebutuhan rutin operasional, melainkan dari rancangan program yang berdampak.
“Selama ini kita terbiasa dengan pendekatan dari bawah ke atas, dimulai dari anggaran operasional. Sudah saatnya berganti arah. Tentukan dulu program strategisnya, baru rincikan kebutuhan anggarannya, termasuk operasional. Bukan sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat dan Pembukaan Penyusunan RKP 2026 di Jakarta, Senin (5/5).
Ia menegaskan bahwa pendekatan baru ini memastikan bahwa setiap alokasi dalam APBN berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memimpin harmonisasi antar-kementerian dalam menyusun agenda prioritas yang terintegrasi.
“Kalau ingin meluncurkan Sekolah Rakyat atau program Makan Bergizi Gratis, perlu ada pembedaan yang tegas antara belanja operasional dan non-operasional. Jangan dibalik prosesnya,” tegas Suahasil.
Wamenkeu turut mengajak seluruh instansi pemerintah untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mengadopsi pola kerja yang lebih terintegrasi, terukur, dan berbasis hasil.
“Harapannya, RKP ini menjadi fondasi pola kerja baru dalam perencanaan dan penganggaran, tentu dengan panduan dari Presiden,” tambahnya.
Sebagai catatan, RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026, bersama dengan Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang akan mulai dibahas dengan DPR pada 20 Mei mendatang.
Dalam paparannya, Suahasil menjelaskan bahwa RKP 2026 mengedepankan lima arahan utama Presiden, dengan fokus pada program yang nyata, terukur, dan berdampak luas. Fokus pembangunan 2026 akan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, termasuk optimalisasi peran Bulog, pembangunan lumbung pangan (food estate), peningkatan bauran energi terbarukan seperti ethanol dan biodiesel, serta pengelolaan air bersih dan sampah.
Selain itu, prioritas lain mencakup mendorong ekonomi inklusif dan produktif, dengan inisiatif seperti digitalisasi pendidikan, percepatan renovasi sekolah dan rumah sakit, serta pelaksanaan Sekolah Rakyat dan program MBG. Pemerintah juga akan fokus pada penyederhanaan regulasi, penguatan pertahanan semesta, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan desa melalui koperasi merah putih dan program pembangunan rumah rakyat.
RKP 2026 diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pembangunan dan penganggaran nasional.
