3 weeks ago
10
TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari separuh populasi dunia, yakni lebih dari 4,3 miliar jiwa, bergantung kepada keanekaragaman hayati untuk mata pencarian mereka. Sebanyak 70 persen penduduk miskin dan rentan di dunia yang tinggal di daerah pedesaan bergantung langsung pada biodiversitas.
Sebagai gambaran, pada 2022, perdagangan produk atau komoditi yang berbasis biodiversitas membangkitkan sekitar 4,4 triliun dolar Amerika, atau sekitar 17 persen dari nilai ekspor global. Untuk negara-negara miskin, angkanya bahkan melampaui 40 persen nilai perdagangannya sepanjang satu dekade ke belakang.
Dampaknya saat ini adalah 40 persen lahan di muka Bumi sudah terdegradasi, dan satu juta spesies tumbuhan dan hewan telah terancam punah. Hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas diproyeksikan masih akan meningkat hingga 2050, dan menjadi mantra buruk untuk alam dan juga perekonomian.
Atas pertimbangan itu, Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Biodiversitas PBB (CBD) 2024 bakal menyorot lebih tegas perdagangan sebagai sebuah katalis untuk konservasi keanekaragaman hayati. Konferensi dua tahunan, yang pada tahun ini dikenal sebagai COP16, digelar di Cali, Kolombia, mulai hari ini, 21 Oktober, sampai 1 November mendatang. (Baca juga: Basa Basi Delegasi Indonesia di Konferensi Keanekaragaman Hayati)
Di antara sepuluh hari konferensi itu, COP16 akan menggelar 'Hari Perdagangan' bekerja sama dengan Badan PBB untuk Pembangunan dan Perdagangan (UNCTAD), Sekretariat Konvensi PBB untuk Biodiversitas, Program Lingkungan PBB, serta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan sejumlah organisasi lain. Hari tematik pertama tentang perdagangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2024 di Paviliun Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal di arena COP16 di Cali, Kolombia.
Tujuannya adalah memfasilitasi dan memajukan diskusi di antara para negosiator dan pemangku kepentingan mengenai jalur potensial, praktik terbaik, dan solusi untuk perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan guna mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan menerapkan tujuan dan sasaran Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF) yang disusun dalam COP15 dua tahun lalu.
"Demikian pula, hal ini akan menarik perhatian pada perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," bunyi pernyataan UNCTAD dikutip Tempo, Senin 21 Oktober 2024.
Iklan
UNCTAD yang telah meluncurkan BioTrade Intiative pada 1996 menilai perdagangan internasional merupakan komponen yang tak terpisahkan dari ekonomi global, dan secara tradisional dikaitkan dengan dampak negatif terhadap alam. Dengan 55 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia, sekitar $58 triliun, bergantung pada alam, UNCTAD berpendapat perdagangan dapat dan harus dimanfaatkan untuk melindunginya.
"Secara khusus, kebijakan perdagangan harus disusun berdasarkan tujuan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF) untuk menghentikan hilangnya alam, memulihkan keanekaragaman hayati, dan membantu negara-negara mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan," tulis UNCTAD.
UNCTAD menyebut perdagangan dapat mendukung pencapaian semua 23 target di bawah KMGBF melalui berbagai instrumen dan langkah terkait. Misalnya, tarif preferensial dan akses pasar untuk produk dan layanan yang ramah terhadap keanekaragaman hayati, standar keberlanjutan sukarela, pedoman semisal Prinsip dan Kriteria BioTrade, persyaratan lingkungan wajib, pengadaan yang ramah lingkungan, dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah terhadap keanekaragaman hayati.
"Inisiatif BioTrade telah menunjukkan bahwa perdagangan yang berkelanjutan, legal, dan dapat dilacak dapat menjadi elemen kunci untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta mendukung mata pencaharian masyarakat lokal," kata UNCTAD yang telah mendukung lebih dari 80 negara mempromosikan perdagangan yang sejalan dengan kriteria keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Pilihan Editor: Menteri Pendidikan Tinggi Pilihan Prabowo Bilang Akan Lanjutkan Kebijakan Nadiem Makarim
