DPD Goes to Campus: Mahasiswa UNS Diajak Melek Politik Daerah

Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berpose bersama pejabat PSSP LPPM UNS Surakarta dan mahasiswa lintas fakultas usai acara “DPD Goes to Campus” pada Jumat (13/6/2025) | Foto: Istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memperkuat perannya melalui kegiatan edukatif yang menyasar kalangan muda, salah satunya lewat program “DPD Goes to Campus”. Pada Jumat (13/6/2025), kegiatan itu digelar di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS.

Melalui kolaborasi tersebut, DPD RI dan PSPP LPPM UNS menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Mengenal Dewan Perwakilan Daerah RI Lebih Dekat” yang berlangsung di Aula LPPMP UNS, lantai 4. Sekitar seratus peserta dari kalangan mahasiswa lintas fakultas dan akademisi hadir dalam forum tersebut.

Seminar menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Anggota DPD RI Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan UNS sekaligus peneliti PSPP, Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum., serta akademisi FKIP UNS dan pemerhati kebijakan pendidikan, Dr. Bramastia, S.Pd., M.Pd.

Seminar dibuka secara resmi oleh Prof. Dr. Djono, M.Pd., yang mewakili Kepala PSPP sekaligus Ketua Senat FKIP UNS. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa keterlibatan DPD RI dalam dunia akademik merupakan bentuk komitmen terhadap pendidikan politik masyarakat. Ia berharap sinergi antara DPD RI dan PSPP terus diperkuat di masa mendatang.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua LPPM UNS, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. Ia turut mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mendorong agar kegiatan semacam itu menjadi agenda rutin. Seminar kemudian dipandu oleh pembawa acara Andrea Salsalova dan dimoderatori oleh Dr. Endrise Septina Rawanoko, S.Pd., M.Pd., yang turut memfasilitasi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta.

Pengembangan dan Tantangan

Dalam paparannya, Dr. Abdul Kholik menekankan pentingnya peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Menurutnya, DPD RI sebagai lembaga hasil reformasi memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia juga menyoroti pentingnya peran DPD dalam memperkuat otonomi daerah, memperbaiki hubungan pusat-daerah, serta mengawal keadilan pengelolaan sumber daya alam.

Abdul Kholik juga mengangkat isu pembangunan di Jawa Tengah yang tengah menghadapi tantangan seperti kepadatan penduduk, keterbatasan anggaran, dan lemahnya konektivitas antarwilayah. Ia mendorong strategi pengembangan berbasis kawasan melalui poros-poros pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, ia menekankan pentingnya penguatan aglomerasi kawasan Solo Raya yang didukung dengan kajian strategis dan riset yang berkelanjutan.

Sementara itu, Prof. Triyanto menyoroti urgensi penguatan kelembagaan DPD RI. Ia menegaskan bahwa secara konstitusional, DPD belum memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan legislasi. Hal itu menjadi hambatan dalam memperjuangkan aspirasi daerah secara efektif. Ia mendorong adanya amandemen terbatas terhadap UUD dan revisi UU MD3 agar DPD dapat berperan lebih substantif.

Senada dengan hal itu, Dr. Bramastia mengajak civitas akademika untuk tidak melihat DPD semata sebagai lembaga politik, melainkan mitra strategis dalam pengembangan pendidikan. Ia menyebut DPD berperan dalam pengawasan dana pendidikan, penyusunan regulasi berbasis daerah, hingga membuka ruang kerja sama peningkatan kapasitas SDM kampus. “Kampus harus aktif menggagas sinergi agar kebijakan pusat tidak kehilangan konteks lokal,” tegasnya.

Mahasiswa dan Partisipasi Kebijakan Publik

Antusiasme peserta tampak dalam sesi diskusi. Mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan seputar kebijakan legislasi daerah, pemerataan anggaran pendidikan, hingga peluang mahasiswa berperan dalam advokasi publik. Salsabila, salah satu peserta seminar, mengatakan bahwa kegiatan tersebut membuka perspektif baru. “Kami belajar bahwa kebijakan publik seharusnya dibangun dari bawah, dari kebutuhan nyata masyarakat daerah,” ujarnya.

Melalui seminar itu, diharapkan tumbuh kesadaran di kalangan mahasiswa sebagai generasi kritis dan solutif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Kegiatan tersebut juga mempererat relasi antara lembaga legislatif dan dunia pendidikan dalam membangun demokrasi yang sehat, inklusif, dan responsif terhadap dinamika lokal.

Sebagaimana ditegaskan oleh para narasumber, daerah bukan semata objek pembangunan, melainkan subjek utama yang berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan nasional yang adil dan merata. Suhamdani