3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA, – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membuka Lomba Kampung Pancasila 2026 yang melibatkan sebanyak 1.360 rukun warga (RW) di seluruh wilayah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa kompetisi ini bukan sekadar ajang adu prestasi antarwilayah, melainkan upaya fundamental untuk mengembalikan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Dalam pembukaan kegiatan di Balai Kota Surabaya, Kamis malam, Cak Eri, sapaan akrabnya, menceritakan kilas balik sejarah saat Presiden Soekarno bertemu Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito pada 1961. Kala itu, Bung Karno meyakini bahwa Indonesia tidak akan pernah terpecah belah meski ditinggalkan para pemimpinnya, sebab bangsa ini diikat oleh Pancasila.
"Pancasila merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia," ujar Eri Cahyadi.
Ia menambahkan, kemajuan Kota Surabaya bukan semata karena figur wali kota, melainkan berkat warga, ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang menopangnya dengan nilai-nilai gotong royong. "Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi," tegasnya.
Empat Indikator Utama Penilaian
Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup empat indikator utama penilaian. Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal. Kedua, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antarwarga, dan peningkatan jiwa kepedulian. Ketiga, pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Keempat, keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama.
Untuk menyukseskan program ini, Pemkot Surabaya menerjunkan perangkat daerah (PD) atau dinas sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah. Menurut Eri, perangkat daerah tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi wajib memberikan contoh dan pendampingan lapangan secara langsung. Jika dinas atau perangkat daerah dinilai gagal membina wilayah pengampuannya, mereka akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam.
"Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan," ajaknya.
Transparansi Data Penerima Bansos
Lebih lanjut, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa melalui Kampung Pancasila, pendataan penerima bantuan sosial di Kota Surabaya tidak lagi bergantung pada sistem desil administrasi. Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
