3 weeks ago
26
Kampus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta | tempo.coYOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, benar-benar membuat Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk Fakultas Kehutanan, kerepotan dan mendapat malu.
Bagaimana tidak, Selasa (15/4/2025), seratusan orang yang menyatakan berasal dari TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM. Kedatangan mereka ke Fakultas Kehutanan untuk mengklarifikasi perihal polemik ijazah mantan Presiden Jokowi.
Tiga perwakilan TPUA, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, diterima berdialog oleh jajaran pimpinan kampus. Selain mereka, hadir pula tokoh senior Amien Rais serta Syukri Fadloli yang ikut mendampingi.
Kehadiran rombongan ini tidak lain untuk meminta pembuktian langsung atas keaslian ijazah Jokowi, yang diklaim mereka sebagai palsu. “Kami datang untuk mengklarifikasi dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kami ingin mendengar dan melihat langsung penjelasan dari pihak kampus,” ujar Syukri Fadloli usai pertemuan.
Ia menegaskan, keinginan utama TPUA adalah memastikan apakah dokumen akademik mantan presiden itu benar-benar dikeluarkan oleh UGM. Mereka menyayangkan tidak adanya pembuktian formal dalam proses pengadilan. “Kalau ada tuduhan pemalsuan, seharusnya pengadilan berperan memeriksa keabsahan ijazah,” tambahnya.
Pertemuan tersebut direspons oleh pimpinan UGM. Wakil Rektor I Wening Udasmoro, Wakil Rektor III Arie Sudjito, serta Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta hadir menyambut perwakilan tim. Usai dialog, massa TPUA menggelar orasi di sekitar Bundaran UGM.
Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, mempersoalkan jenis font dalam ijazah dan skripsi Jokowi. Ia menilai penggunaan font Times New Roman dalam dokumen itu janggal karena belum populer di era 1980-an.
Analisis Rismon disampaikan dalam video YouTube bertajuk “Ijazah Palsu Joko Widodo Berdasarkan Analisa Jenis Font dan Operating System”, yang diunggah pada 11 Maret 2025. Pernyataan itu memicu perdebatan luas, termasuk tanggapan dari sivitas akademika dan kolega Jokowi semasa kuliah.
Merespons polemik tersebut, Presiden ke-7 RI itu menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menggulirkan isu ini. “Sudah dijelaskan berkali-kali, baik oleh Rektor UGM maupun Dekan Fakultas Kehutanan. Semua sudah jelas,” tegas Jokowi di kediamannya, Sumber, Solo, Jumat (11/4/2025).
Menurutnya, pembuktian ijazah palsu bukan menjadi kewajibannya, melainkan beban pihak yang menuduh. Ia menyerahkan langkah lanjutan kepada kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti sesuai jalur hukum.
