(Beritadaerah – Nasional) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi daring bertajuk “Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten”, Rabu (30/4/2025). Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di tingkat daerah.
Mochamad Nur Arifin, Pjs. Ketua Umum Apkasi yang akrab disapa Cak Ipin—sekaligus Bupati Trenggalek—menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten. “Program MBG ini harus benar-benar menyentuh akar rumput, karena 98% wajah Indonesia ada di kabupaten,” ujarnya.
Sebelumnya, Cak Ipin telah berdiskusi intensif dengan Kepala BGN terkait target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo. Salah satunya terletak pada pemenuhan gizi anak. Jika generasi muda sehat, produktivitas bangsa akan meningkat.
Kabupaten dengan daya tarik ekonomi rendah, menurut Cak Ipn, akan kesulitan mencari mitra pendukung. Apkasi siap mendorong anggotanya untuk memfasilitasi percepatan program, misalnya dengan menyediakan hibah lahan atau ruangan untuk dapur umum.
Apkasi dan BGN berkomitmen melanjutkan kolaborasi, dengan rencana tindak lanjut berupa pendampingan intensif ke daerah-daerah tertinggal. “Kami tidak ingin ada anak Indonesia yang tertinggal karena masalah gizi,” pungkas Cak Ipin.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di mana SPPG adalah dapur atau tempat yang menyiapkan dan membagikan makanan bergizi gratis sebagai bagian dari program MBG. SPPG bertugas menyiapkan makanan yang bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, serta memastikan distribusi makanan tersebut ke lokasi yang telah ditentukan.
Terkait anggaran BGN Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima BGN sebesar Rp 71 triliun, jelas Wahyu, akan diimplementasikan pada dua program utama. Yakni, pertama penyaluran Makan Bergizi Gratis melalui tiga skema: membangun dapur pusat, dapur di sekolah/pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang, dan melayani di daerah terpencil. Kemudian program kedua adalah, Ubah Mekanisme Pendanaan Program MBG di mana BGN telah menghentikan sistem reimburse dalam pendanaan program MBG dan menggantinya dengan skema uang muka, mulai berlaku setelah libur Lebaran 2025.
Dalam hal penyiapan SPPG ada 3 pola, yaitu pola pertama pembangunan SPPG menggunakan APBN, dan dari Rp 71 triliun TA 2025, BGN akan menyiapkan 1.542 SPPG dengan asumsi setiap kabupaten/kota sebanyak 3 titik seluruh Indonesia. Pola kedua adalah pola kerjasama mandiri antara BGN dengan instansi, bisa Pemprov, Pemda, Polres atau instansi lainnya. “Bentuknya instansi menyiapkan SPPG sampai siap operasional. Artinya bangunannya disiapkan kemudian diisi peralatannya lengkap, sampai kendaraan operasional untuk pengantaran MBG dan baru kemudian dikerjasamakan dengan BGN. BGN akan mendukung anggaran program MBG-nya,” katanya.
Pola ketiga, adalah pola kerjasama mandiri antar BGN dengan perooaran.
Dengan adanya program MBG diharapkan ada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya untuk para penerima manfaat.
Manfaat lainnya, di antaranya adanya pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyiapan bahan baku program MBG. Setiap SPPG melayani 3.000-3.500 penerima manfaat, terdiri dari anak sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah keagamaan. Diharapkan ada perputaran ekonomi baik penyuplai bahan baku makanan maupun yang lain.
