SEJUMLAH berita kanal Nasional Tempo yang terbit pada Jumat, 22 Mei 2026, menjadi perhatian pembaca. Berita tersebut antara lain soal nasib Direktur Jenderal Bea Cukai yang terseret kasus suap.
Ada pula soal TNI yang dituding memakai drone bom dalam konflik bersenjata di Papua, dan Prabowo yang mengumpulkan pejabat ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Berikut rangkumannya.
Purbaya soal Nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, yang terseret dalam sidang kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Djaka diduga menerima uang US$ 213 ribu berkaitan dengan kasus suap impor yang melibatkan pemilik Blueray Cargo, John Field. Merespons hal itu, Purbaya menegaskan bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun demikian, ia tidak menjelaskan dengan gamblang perintah apa yang disampaikan Prabowo. "Saya akan mengikuti perintah Bapak Presiden," ucap Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026.
Diketahui, ketika berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo sempat memerintahkan Purbaya untuk mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dinilai tak mampu menyelesaikan masalah.
Baca berita selengkapnya di sini
TPNPB-OPM Tuding Militer Gunakan Drone Bom di Nduga
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menuding militer Indonesia melakukan serangan drone bom terhadap markas TPNPB Batalyon Yuguru di wilayah Nduga, Papua Pegunungan, pada 18 Mei 2026. Dalam serangan itu, satu anggota TPNPB bernama Engenpi Gwijangge dikabarkan tewas.
Juru bicara Markas Pusat TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, laporan itu diterima dari Komandan Batalyon Yuguru Mayor Yibet Gwijangge di Kodap III Ndugama-Derakma. “Militer Indonesia telah melakukan serangan drone bom ke markas TPNPB Batalyon Yuguru pada 18 Mei 2026 yang mengakibatkan satu pasukan TPNPB gugur atas nama Engenpi Gwijangge,” kata Sebby dalam siaran pers, Jumat 22 Mei 2026.
TPNPB juga menetapkan duka nasional atas kematian Engenpi. Pengumuman duka disebut berlaku bagi jajaran Kodap III Ndugama-Derakma yang terdiri dari 13 batalyon dan tiga komando wilayah pertahanan.
Baca berita selengkapnya di sini
Prabowo Panggil Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas Apa?
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara bidang ekonomi era Presiden ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026.
Pejabat era SBY yang dipanggil Prabowo di antaranya mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah; eks Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional periode 2005-2009, Paskah Suzetta; serta Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2010-2014, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, para tokoh ekonomi ini menceritakan situasi krisis ekonomi pada masa lalu. “Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” kata Airlangga seusai pertemuan di Istana Kepresidenan pada Jumat sore, 22 Mei 2026.
Menurut Airlangga, mantan pejabat negara itu juga menyampaikan beberapa catatan berkaitan dengan pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, seperti lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, hingga perubahan nilai tukar.
Baca berita selengkapnya di sini
Komnas HAM Nilai Reformasi Tak Beranjak Sejak 1998
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menilai, Indonesia sebetulnya belum benar-benar beranjak dari titik awal reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Ia berpendapat suasana hari ini tak jauh berbeda dengan situasi Indonesia di masa lalu, di mana pelanggaran HAM masih terus terjadi.
“Reformasi itu kan peristiwa transisi. Sebenarnya kita transisi ini baru keluar dari Orde Baru tapi tidak pernah beranjak ke mana pun,” kata Amiruddin dalam diskusi nasib pengusutan pelanggaran HAM setelah 28 tahun reformasi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut Amir, kondisi ini masih menjerat Indonesia karena tidak adanya pertanggungjawaban hukum atas berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Akibatnya, trauma masih terus menyelimuti para penyintas, sementara para pelaku pelanggaran HAM tidak pernah benar-benar diadili.
Baca berita selengkapnya di sini
Danantara Sumberdaya Indonesia Bakal Jadi BUMN Pekan Depan
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia alias DSI bakal bertransformasi sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mulai pekan depan.
Pemerintah membentuk PT DSI dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, DSI yang terdaftar sejak 19 Mei 2026 masih berstatus perseroan swasta. “Minggu depan,” kata Rosan ketika ditanya kepastian peralihan status DSI menjadi perusahaan pelat merah, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menegaskan PT DSI akan menyandang status sebagai perusahaan negara, bukan lagi perusahaan swasta nasional. “(Iya), BUMN,” ujarnya.
Baca berita selengkapnya di sini
