4 weeks ago
65
TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu besok, 20 Oktober 2024.
Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan dia ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanyenya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat. Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.
Berikut 17 program prioritas yang dijanjikan oleh Prabowo seperti dikutip dari Antara:
1. Swasembada pangan, energi, dan air
Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan, terutama saat masa-masa kampanye. Prabowo menghendaki Indonesia memiliki kemandirian dalam memproduksi pangan sehingga dia pun mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan, yang mencakup pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong.
Prabowo menargetkan menambah luas lahan panen hingga 4 hektare sampai 2029.
Demi mendukung rencana itu, Prabowo juga menyoroti masalah tata kelola air. Tata kelola air yang baik, menurut pemerintahan ke depan dalam dokumen visi misinya, menjadi penting karena tak hanya menjamin ketersediaan air saat kemarau, tetapi juga mencegah terjadinya bencana saat musim hujan.
Untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat menjadi pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau dari angin, matahari, dan panas bumi.
Keduanya optimistis pada 2029 program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Program prioritas kedua yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran ialah menyempurnakan sistem penerimaan negara.
Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang
Oleh karena itu, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.
Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu. Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritasnya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara. Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.
5. Pemberantasan kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan. Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja. Sementara itu, pemerintahan ke depan juga menargetkan menurunkan angka kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir 2029.
Berikutnya: 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
