Fachrul Razi Minta Prabowo Berani Lepas dari Cengkeraman Pengaruh Jokowi

Presiden Prabowo Subianto duduk bersebelahan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Eks Wakil Panglima TNI Fachrul Razi heran mengapa Prabowo merasa berutang budi kepada Jokowi padahal menurutnya Jokowi lah yang berutang ke Prabowo | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali diingatkan untuk bersikap lebih mandiri dan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI periode 1999-2000.
Ia mempertanyakan mengapa Prabowo Subianto yang merasa berutang budi kepada Jokowi. Sebab menurutnya, seharusnya Jokowi yang justru berutang budi kepada Prabowo.

Dalam tayangan Forum Purnawirawan TNI yang disiarkan Program ROSI Kompas TV, Kamis (17/4/2025) lalu, Fachrul menyatakan, “Pak, kenapa bapak merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak?”

Menurut Fachrul, keterlibatan Jokowi dalam pemenangan Prabowo di Pilpres 2024 bukan didasari rasa kasih atau kedekatan pribadi. Ia menilai, langkah Jokowi lebih didorong oleh kepentingan politik.

“Beliau membantu bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang bapak, bukan. Jadi mestinya bapak enggak utang budi ke beliau. Beliau yang utang budi ke bapak,” tegas Fachrul.

Ia bahkan menyarankan agar Prabowo bersikap lebih proporsional dalam menunjukkan rasa hormat kepada Jokowi.
“Sehingga ingin saya sampaikan itu tadi, Pak, lain kali enggak usahlah hormat-hormat banget, sedang-sedang saja lah,” ucapnya.

Pernyataan Fachrul ini mendapat tanggapan dari Pakar Etika Politik Dr. Haryatmoko SJ. Ia menilai, suara dari purnawirawan itu mencerminkan harapan besar agar Prabowo mampu menjalankan kepemimpinan yang otonom dan membangun warisan politiknya sendiri.

“Sebetulnya mereka ingin menggarisbawahi apa yang saya sebutkan tadi mengenai legacy itu. Ingin melihat Pak Prabowo otonom,” ujar Haryatmoko.

Lebih jauh, Haryatmoko memandang kritik tersebut sebagai ekspresi kekecewaan terhadap arah demokrasi Indonesia saat ini, yang menurutnya lebih melayani kepentingan elite dan oligarki ketimbang kedaulatan rakyat.