3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG) atau LPG 3 kilogram. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat yang diperparah dengan penerapan kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan gas melon secara eceran.
Sebelumnya, Tempo mendatangi sejumlah konsumen LPG 3 Kg di kawasan Palmerah, Jakarta Selatan. Beberapa pedagang yang ditemui mengaku jika sudah berminggu-minggu gas yang kerap disebut gas melon itu langka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Udah sebulan mas nggak ada. Saya biasanya stok 20-22an, biasanya itu habis dalam sehari. Saya menjualnya kisaran 20 ribu,” ujar Amron, seorang pemilik Warung Madura di Jalan Kompleks Anggaran, Kemanggisan, saat ditemui Ahad, 2 Februari 2025.
Kelangkaan gas LPG ini juga dirasakan oleh Samidi, seorang penjual gorengan di kawasan Kemanggisan Ilir, Palmerah. “Seminggu ini susah mas gasnya. Kalau ga ada gas saya ga jualan. Saya biasanya bawa satu dan satunya yang kosong untuk diisi di Pangkalan Kemanggisan Pulo,” kata dia.
Lantas, apa sebenarnya penyebab LPG 3 Kg langka? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.
Penyebab LPG 3 Kg Langka
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan kelangkaan gas LPG 3 Kg di beberapa wilayah terjadi akibat pengurangan kuota LPG 3 Kg bersubsidi pada tahun 2025.
Diketahui, kuota elpiji subsidi untuk Jakarta tahun ini sebesar 407.555 metrik ton (MT), lebih kecil dari realisasi penyaluran tahun 2024 yang mencapai 414.134 MT. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam mekanisme distribusi.
Faktor lain seperti lonjakan permintaan dan penyesuaian distribusi pada libur nasional juga mempengaruhi kondisi pasokan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. Hal ini karena alokasi stok harus disesuaikan dengan jadwal distribusi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg, melainkan adanya pembatasan pembelian untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran. Menurutnya, jika sebuah rumah tangga biasanya membeli 10 tabung per bulan tetapi tiba-tiba membeli 30 tabung, maka akan dilakukan pembatasan.
“Subsidi LPG ini menelan anggaran lebih dari Rp80 triliun. Kami ingin memastikan bahwa subsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan untuk keperluan industri atau pihak yang tidak berhak,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2025, LPG 3 Kg tidak lagi dapat diperjualbelikan secara eceran. Masyarakat yang ingin membeli gas bersubsidi bisa mendapatkannya di pangkalan resmi yang telah terdaftar di Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasokan gas melon tetap terjamin serta menjaga agar harga jualnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
“Dengan menghilangkan peran pengecer dalam rantai pasokan gas bersubsidi, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan harga yang telah ditetapkan dan mencegah spekulasi harga yang merugikan konsumen,” ujar Yuliot pada Jumat, 31 Januari 2025, dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Antara.
Dani Aswara | Michelle Gabriela | berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
