Melawat ke Prancis, Airlangga Kebut Proses Aksesi RI jadi Anggota Penuh OECD

3 hours ago 6

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melawat ke Paris, Prancis, untuk menghadiri serangkaian pertemuan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Lawatan ini dalam rangka mempercepat proses aksesi RI menjadi anggota penuh OECD.

Airlangga menyebut pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sejalan dengan standar OECD. Ia dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungannya itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian initial memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa, 4 Maret 2025.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, proses aksesi Indonesia ke OECD melibatkan proses evaluasi yang berkaitan dengan aspek tata kelola ekonomi dan tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, engagement, dan juga peran di tataran regional dan global dari Indonesia terhadap ekonomi dunia.

“Saat ini pemerintah Indonesia sedang dalam tahap merampungkan dokumen initial memorandum untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar pemerintah Indonesia terhadap instrumen OECD,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga akan menyampaikan berbagai inisiatif dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendorong proses aksesi OECD ini. Ia juga akan bertemu dengan sejumlah Duta Besar Negara OECD, yakni Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan, untuk menindaklaknjuti komitmen dukungan terhadap aksesi Indonesia. “Dukungan dari beberapa negara mitra sudah dimanfaatkan, sementara komitmen beberapa negara yang lain perlu didorong realisasinya,” kata dia.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan dokumen initial memorandum untuk aksesi OECD selesai di kuartal I tahun 2025. Diketahui, initial memorandum merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

“Kami punya target untuk memasukkan initial memorandum itu di kuartal ini, sehingga tadi koordinasi dengan hampir seluruh kementerian dan lembaga,” ucap Airlangga ketika ditemui di kantornya seusai rapat koordinasi terbatas pada Jumat malam, 21 Februari 2025.

Airlangga menyebut penilaian ini mencakup 26 sektor, beberapa di antaranya sektor keuangan, anti-korupsi, dan lingkungan. Sebagian sektor di Indonesia, kata Airlangga, sudah memenuhi standar OECD. Misalnya, sektor keuangan dan perpajakan hampir sebagian besar sudah comply atau sesuai standar.

“Jadi tadi kami sudah sampaikan beberapa sudah in line dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar, dan ada juga yang masih belum, jadi itu yang tadi di-review dengan seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengatakan initial memorandum ditargetkan selesai pada Maret 2025. Nantinya, dokumen itu bakal dibawa ke pertemuan para menteri atau ministerial meeting yang rencananya dihelat Juni mendatang. Pembahasan aksesi OECD ini melibatkan 64 kementerian/lembaga/institusi yang bermitra dengan 26 komite OECD.

“Makanya semua terlibat. Kami akan selesaikan di akhir Maret,” kata dia pada Jumat, 21 Februari 2025. “Akhir Maret nanti berarti kan semua initial memorandum sudah selesai, kami kompilasi, kami bahas lagi, kami matangkan. Nanti awal Juni sudah kami serahkan ke mereka.”

Setelah initial memorandum diserahkan, OECD akan mengkaji dokumen tersebut. Biasanya, lanjut Susi, sekitar enam bulan berikutnya atau awal 2026, OECD baru akan datang ke Indonesia untuk menilai apakah memang regulasi di dalam negeri sudah sesuai standar.

Assessment, review lagi, comply nggak dengan ini. Tadi kesimpulannya kita beruntung sebagian besar sektor kita itu sudah ada yang fully comply, ada yang partially comply,” kata Susi. “Jadi menurut kami start-nya nggak akan sulit.”

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |