4 hours ago
8
TEMPO.CO, Solo - Ratusan siswa SMK Negeri (SMKN) 2 Solo, Jawa Tengah, melakukan aksi protes di halaman sekolah itu, Senin, 3 Februari 2025. Mereka menyebut pihak sekolah lalai dalam proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Akibatnya, para siswa tidak bisa mendaftar SNBP untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
Para siswa membawa spanduk bertuliskan “Guru Lalai Kami Terbengkalai,” “Kami Berhak SNBP,” “Pray for Stemsa,” serta “Jaga Nama Baik Sekolahmu??”. Aksi ini juga dihadiri oleh para orang tua dan wali siswa yang turut menyampaikan kekecewaan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu wali murid yang ditemui wartawan, Nayla, menyebut pihak sekolah lalai dalam menyelesaikan pendaftaran PDSS. Masa pendaftaran PDSS tersebut dimulai 6 hingga 31 Januari 2025.
“Ternyata pihak sekolah lalai. Kan dari tanggal 6 sampai 31 Januari ya, tapi enggak diregistrasi. Tapi alasannya itu karena anak-anak nggak registrasi. Sebenarnya kalau itu nggak diregistrasi, kan kita mau daftar ya. Itu kan yang didaftarkan semua, tapi enggak didaftarin gitu” kata Nayla.
Menurut Nayla, keterlambatan finalisasi tersebut membuat siswa kehilangan kesempatan ikut SNBP. “Sebelumnya saya juga tahu kalau tanggal 24 kan karena dikerjainnya tanggal 30. Oh jadi sampai batas waktu enggak selesai, dikasih waktu lagi tapi tetap enggak nyandak (sampai). Alasannya ya karena jaringan itu. Akhirnya semua nggak bisa ikut," kata dia.
Nayla mempertanyakan tanggung jawab sekolah terhadap para siswa yang tidak bisa mendaftar SNBP. Pihak sekolah memberikan solusi siswa mendaftar ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) atau Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT. Tapi, menurut dia, itu berbeda.
“Jadi ini semua udah enggak bisa daftar. Terus ini yang diharapkan seperti apa? Kenapa tidak sampai mundur? Ada tanggung jawabnya nggak? Sekolah ngasih solusi SNBT. SNBT itu sudah beda,” kata Nayla.
Siswa kelas XII lainnya, Aura, juga menyampaikan kekecewaannya. Meskipun siswa ada yang mengikuti bimbingan belajar untuk ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK, belum tentu siswa 100 persen bisa. "Kalau misalnya usaha sekolah ini enggak berhasil, kan berarti harusnya ada bentuk pertanggungjawaban lain. Menurut saya, bimbingan UTBK itu tidak sepadan. Saya belajar UTBK lama pun sampai sekarang belum 100 persen bisa. Apalagi dengan waktunya singkat dan sedikit," kata dia.
Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah, Pangarso Yuliatmoko, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung.
"Kalau lewat handphone dan sebagainya secara birokrasi memang sudah tutup, tetapi usaha tetap harus kita lakukan. Kita harus komunikasi langsung. Caranya, ya tadi. Perintah dari dinas, mungkin orang tua sudah disampaikan, kepala sekolah datang ke Jakarta komunikasi membawa permasalahan dengan harapan kita mengedepankan layanan untuk para siswa. Ini masalah masa depan," kata Pangarso.
Pangarso berharap langkah komunikasi langsung itu bisa berhasil. Jika tidak, seperti yang disampaikan oleh pihak sekolah, masih ada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri bagi yang berminat. "Kalau tidak berminat, ya sudah. Tidak mau masuk, kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau sampai plan A tadi gagal, kita tidak bisa ikut SNBP, maka satu-satunya cara adalah SNBT," kata dia.
Pangarso menyadari bahwa secara teoritis, siswa SMA lebih diunggulkan dalam SNBT dibandingkan siswa SMK. Sebab, fokus pendidikan SMK adalah untuk bekerja. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar sekolah memberikan pendampingan belajar secara intensif selama 2,5 bulan menjelang pelaksanaan UTBK SNBT.
"Sekolah memberikan pendidikan intensif kepada para siswa yang berminat untuk mendapatkan ini. Pembelajaran intensif nanti seperti bimbel di sekolah, di waktu belajar," kata Pangarso.
Sebagai tindak lanjut, Kepala SMKN 2 Solo Sugiyarso bersama dua siswa, dua wali siswa, dan pihak Cabang Dinas Pendidikan akan berangkat ke Jakarta untuk mengajukan keringanan agar diberikan kuota mengikuti SNBP. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMKN 2 Solo, Nurgiyanto.
"Ya sudah ada upaya ke Jakarta, ada perwakilan dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Kami juga sudah laporan kejadian terkait dengan kronologi permasalahan ini," kata Nurgiyanto saat ditemui wartawan.
Ia menepis kegagalan finalisasi PDSS akibat kelalaian pihak sekolah, melainkan karena ada kendala teknis saat prosesnya. Menurut dia, data siswa sudah terunggah sebagian. "Ada kendala teknis, jadi bukan kelalaian. Sebab terakhir itu sebenarnya sudah kami registrasi tapi tidak bisa terus," kata Nurgiyanto.
Terkait upaya yang sedang dilakukan pihak sekolah, Nurgiyanto pun berharap bisa berhasil. Namun ia mengatakan kewenangan atas solusi tersebut ada di tangan panitia di Jakarta.
