Sekolah Rakyat Siap Digelar Tahun Ajaran 2025/2026, Sasar Warga Miskin Ekstrem, Tapi Namanya Mirip Zaman Kolonial

Ilustrasi sekolah rakyat. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah terus mematangkan peluncuran program Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem di berbagai daerah di Indonesia.

Merujuk literasi sejarah, sejatinya nama Sekolah Rakyat bukan hal baru. Pasalnya pada zaman kolonial juga ada Sekolah Rakyat alias SR cikal bakal Sekolah Dasar (SD). Mengenai perbedaan dan persamaan antara SR dulu dan yang masih digodok hingga kini belum ada penjelasan resminya

Yang jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi alias MenPANRB Rini Widyantini bersama Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, telah melakukan pertemuan guna membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ujar MenPANRB Rini Widyantini.

Ia menjelaskan bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB mendapat mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru, tenaga pendidik, serta memperkuat kelembagaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut mencakup mobilisasi ASN untuk memenuhi kebutuhan SDM pengajar dan tenaga pendukung lainnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Jika tidak ada kendala, program ini akan mulai berjalan pada Juli 2025, khususnya di daerah yang infrastrukturnya telah siap.

“Saya berterima kasih kepada Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan tim yang merespons cepat berbagai hal terkait penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat. Kami akan segera menindaklanjuti berbagai saran untuk memantapkan pelaksanaannya,” ungkap Gus Ipul.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap program ini agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Sekolah Rakyat akan menjadi sekolah gratis, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara.

“Kami tadi juga menerima banyak masukan, terutama soal tata kelola dan sistem pengawasan agar pelaksanaannya bisa terukur dan akuntabel. Selain itu, kebutuhan SDM untuk guru dan tenaga kependidikan juga menjadi prioritas pembahasan,” tambahnya.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Ini merupakan langkah strategis menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Aris Arianto