2 days ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masuk nominasi sebagai finalis tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Persoalan tersebut baru-baru ini diumumkan, sehingga menuai perhatian publik terhadap presiden ketujuh Negara Indonesia itu.
Dilansir Antara, masih ada empat nama lain yang masuk dalam finalis tokoh terkorup. Seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Munculnya nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup langsung dibantah oleh berbagai pihak, termasuk Jokowi sendiri. Ia menyatakan tuduhan ini adalah fitnah dan merupakan kampanye negatif terhadap dirinya.
Menurutnya tidak ada bukti yang mengarah bahwa ia melakukan korupsi atau terlibat korupsi demi keuntungan finansial pribadi. Hal ini sejalan dengan tanggapan OCCRP yang mengakui tidak memiliki bukti yang mengarah bahwa Jokowi terlibat korupsi selama masa jabatannya.
Menanggapi hal ini, beberapa pihak buka suara untuk membela Jokowi. Lantas siapa saja yang membela Jokowi? Berikut ulasannya.
1. Projo Sebut Ini Framing yang Menyesatkan
Organisai relawan Jokowi atau Projo menilai tuduhan Jokowi masuk nominasi finalis tokoh terkorup 2024 sebagai framing yang menyesatkan. Sekretaris Jenderal Projo Handoko menyebut tuduhan yang dilemparkan bertolak belakang dengan kinerja Jokowi ketika menjadi presiden Indonesia.
Handoko tegas mempersilahkan penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap tuduhan yang dijatuhkan kepada presiden ketujuh Indonesia itu. “Silahkan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon-omon,” katanya ketika dihubungan pada Selasa, 31 Desember 2024.
Menurutnya, OCCRP keliru dalam melakukan penilaian. Jokowi proaktif dalam menindak kasus korupsi, pun memberikan dampak positif bagi pembangunan. Oleh karena itu tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sampai sekarang, sehingga penilaian OCCRP tidak punya dasar yang jelas.
2. Menko Polkam Budi Gunawan: Presiden Adalah Warga Terbaik
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan tanggapannya perihal masuknya nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup 2024. Nominasi ini disampaikan sebuah organisasi jurnalisme investigasi global yang bertempat di Amsterdam, Belanda.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) saat era Presiden Jokowi itu mengatakan seorang presiden adalah warga negara terbaik. Oleh karena itu ia mengajak masyarakat untuk menjaga muruah mantan presiden terutama Jokowi.
Ia menambahkan, walaupun Jokowi sudah tidak menduduki jabatan sebagai seorang presiden. Perlu pula dijaga kerukunan di tengah polemik nominasi nama Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia.
3. Ketua KPK Setyo Budiyanto: Segala Sesuatu Harus Ada Bukti
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto turut memberikan respon mengenai Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup 2024 oleh OCCRP. Ia berkomentar segala sesuatu harus memiliki bukti, dokumen pendukung, atau sebagainya yang dapat ditunjukkan untuk menguatkan bahwa Jokowi melakukan korupsi.
Budi mengatakan, selama hal tersebut hanya bersifat narasi tanpa bukti yang jelas, maka KPK tidak bisa menindaklanjuti. “Pada prinsipnya kalau kami, kan, segala sesuatunya harus ada bukti, dong,” kata dia kepada Tempo di Gedung Juang KPK Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.
4. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti: Indonesia Tidak Punya Kultur Mendakwa Mentan Presiden
Respon lanjutan datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menanggapi nama Jokowi masuk dalam finalis tokoh terkorup menurutnya jadi momen untuk uji nyali Presiden Prabowo memberantas korupsi.
Ia menyebut, Prabowo pernah berjanji akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika, dan sekarang adalah momen yang tepat untuk mengimplementasikannya. Ia juga menyebut Jokowi seharusnya memiliki itikad memberikan bukti ke publik jika survei OCCRP adalah tidak tepat.
Menanggapi respon Jokowi untuk dibuktikan saya justru menurutnya bisa menjadi upaya keluar dari dugaan OCCRP. “Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” kata dia kepada Tempo pada Kamis, 2 Januari 2025.
5. Eks Ketua KPK Abraham Samad: KPK Kehilangan Taring di Bawah Rezim Jokowi
Berbeda dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto, mantan Ketua KPK Abraham Samad justru terang-terangan mengatakan sangat malu melihat Jokowi menjadi finalis tokoh terkorup 2024 versi OCCRP. “Ini sangat memalukan karena mantan presiden kita dimasukkan dalam salah satu nominasi pemimpin terkorup di dunia,” ujarnya kepada Tempo, pada Kamis, 2 Januari 2025.
Abraham mengatakan Jokowi masuk ke nominasi tokoh terkorup karena lembaga antirasuah tersebut dilemahkan pada rezim Jokowi. KPK kehilangan taringnya melalui revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 lalu.
Ia menyebut, survei tersebut seharusnya dilakukan investigasi lebih dalam. Apakah Jokowi memang melakukan tindak korupsi atau sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan bagi penegak hukum Indonesia, terlebih KPK.
Munculnya nama Jokowi dalam nominasi finalis tokoh terkorup memancing polemik antar pihak. Secara keseluruhan, survei OCCRP diminta untuk ditindaklanjuti untuk menentukan kebenaran dan bukan narasi semata saja.
Jihan Ristiyanti, Mutia Yuantisya, Hammam Izzuddin, Annisa Febiola, dan Nandito Putra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
