Pembentukan Provinsi Surakarta, Warga Setuju Asal Bukan DIS

Ilustrasi. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Provinsi Surakarta kembali mengemuka. Sejumlah warga di eks Karesidenan Surakarta menyambut baik ide tersebut, dengan catatan: provinsi baru itu bukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS), melainkan cukup bernama Provinsi Surakarta saja.

Eks Karesidenan Surakarta sendiri meliputi Kota Solo, serta Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali. Ketujuh wilayah ini selama ini sudah terjalin dalam kerja sama regional dengan sebutan Subosukowonosraten, baik dalam sejarah maupun pembangunan.

“Saya pribadi mendukung Provinsi Surakarta, biar eks karesidenan Surakarta ini lebih fokus berkembang. Tapi jangan sampai kayak DIY, yang gubernurnya otomatis dari keraton. Kita tetap ingin demokrasi, gubernur dipilih rakyat,” ungkap Joko (43), warga Kecamatan Ngadirojo Wonogiri, Sabtu (26/4/2025).

Hal senada disampaikan oleh Sulastri (35), pedagang di Wonogiri. Ia menyebut sudah waktunya wilayah-wilayah sekitar Surakarta punya provinsi sendiri karena jarak ke Semarang terlalu jauh.

“Kadang ngurus dokumen provinsi, jauh-jauh ke Semarang. Kalau ada provinsi sendiri di Surakarta, lebih cepat dan efisien,” katanya.

Dari Sukoharjo, tanggapan datang dari seorang wiraswasta muda asal Grogol, Wahyu (29). Ia menilai pemekaran provinsi bisa mendekatkan pelayanan publik.

“Kalau pusat pemerintahan ada di Solo, ya lebih gampang untuk urusan administrasi. Tapi saya juga tidak setuju kalau sistemnya kayak DIY. Kita tetap butuh pemimpin yang dipilih rakyat, bukan warisan,” ujarnya.

Sementara itu, warga Klaten juga memiliki pendapat serupa. Tatik (38), seorang warga Kecamatan Ceper, mengatakan bahwa Provinsi Surakarta bisa mempercepat pembangunan daerah-daerah penyangga.

“Kalau jadi bagian provinsi baru yang fokus ke Surakarta, bisa lebih diperhatikan. Tapi ya jangan DIS. Kita bukan kerajaan. Demokrasi harga mati,” ucapnya.

Banyak warga juga menilai, meski Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran punya peran sejarah yang penting, kehadiran mereka cukup sebagai pusat budaya dan pariwisata.

“Yang penting keratonnya tetap dilestarikan, jadi daya tarik budaya. Tapi jangan sampai jadi alat politik. Kita sudah nyaman kok dengan sistem demokrasi,” ujar Daryanto (50), seorang warga lainnya di Wonogiri.

Wacana Provinsi Surakarta sendiri bukan hal baru. Gagasan ini mengemuka sejak lama karena alasan historis dan geografis. Dengan populasi yang besar, perkembangan ekonomi yang pesat, serta kedekatan budaya antarwilayah, banyak pihak menilai Surakarta layak menjadi provinsi mandiri.

Namun jelas bagi warga, nama dan bentuk provinsi ini harus mencerminkan semangat demokrasi, bukan keistimewaan warisan monarki. Aris Arianto