11 hours ago
15
TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengatakan rumor mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih menimbulkan ketidakpastian pasar. Meski kabar reshuffle kabinet ini masih sebatas rumor, Deni berpendapat pemerintah tidak seharusnya membiarkan isu tersebut berlarut-larut. Sebab, ketidakpastian itu akan mempengaruhi pasar. “Pasar itu melihatnya sih simpel saja, kalau bisa isu ini jangan terlalu lama dibiarkan karena malah menandakan atau memberi sinyal ketidakpastian,” ucap Deni ketika dihubungi Tempo pada Senin, 17 Maret 2025.
Kesimpangsiuran isu ini, menurut dia, justru akan membuat pasar kebingungan. Pelaku ekonomi akan mengambil sikap menunggu dan mengamati momentum tepat atau wait and see. “Orang akan menantikan siapa penggantinya, apakah akan lebih baik atau lebih buruk. Nah itu ketidakpastian, sementara di pasar kan sangat sensitif, buat ekonomi juga sangat sensitif,” ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deni menilai pemerintah harus tegas. Bila memang akan mengganti Sri Mulyani, maka reshuffle atau pengocokan kabinet harus dilakukan secepatnya. Namun jika tidak, Presiden Prabowo Subianto harus menyatakan dengan jelas tak akan mencopot Sri Mulyani sebagai bendahara negara.
Pelaku pasar dan ekonomi secara keseluruhan, tutur Deni, tidak bisa bertahan dengan ketidakpastian. Pasalnya, isu reshuffle Menteri Keuangan ini berkaitan dengan siapa yang akan mengambil kebijakan dan apakah kebijakannya akan berbeda nantinya. “Misalnya, selama ini persepsi pasar, Bu Sri Mulyani—terlepas dari segala kekurangannya—punya kelebihan menjaga disiplin fiskal sehingga stabilitas makro ekonominya terjaga,” ujar dia.
Meski pertumbuhan ekonomi tetap stagnan selama Sri Mulyani menjabat, namun kedisiplinan itu dinilai mencerminkan intergritas oleh pasar. Deni mengatakan, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Prabowo.
Apabila Kepala Negara menganggap kinerja menterinya dalam 100 hari pertama pemerintahan tidak sesuai harapan, atau ia merasa ada ketidakcocokan, maka pengocokan kabinet merupakan hal yang lumrah. “Walaupun ini kan masih sebentar, sangat disayangkan kalau sebentar ini langsung diganti,” kata Deni. “Jadi prinsipnya, enggak masalah saja kalau memang ada yang diubah, kalau memang itu demi kebaikan. Cuma menurut saya, waktunya jangan berlama-lama gitu, jangan isu berseliweran, gosip berseliweran, itu kan malah makin kacau nantinya,” lanjutnya.
Adapun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum bisa mengonfirmasi isu tersebut. Muzani mengaku belum bertemu langsung dengan Prabowo untuk membahas pengocokan kabinet. "Saya belum ketemu Presiden," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat siang, 14 Maret 2025.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah menepis isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari jabatannya. Sejauh yang ia dengar, pertemuan itu hanya sebatas berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia.
Dasco juga sudah mengonfirmasi ke pemerintah bahwa belum ada rencana untuk pengocokan kabinet. "Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada bu Sri Mulyani juga belum sempat," kata Dasco setelah kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.
Dasco mengatakan momen berbuka puasa pada 12 Maret antara Prabowo dengan Sri Mulyani berjalan dengan penuh keakraban. Sehingga, kata dia, isu Sri Mulyani mundur adalah kabar tak berdasar. "Seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor," kata dia.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
