2 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Polri memastikan persiapan akhir menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 bersama pemangku kepentingan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan TNI.
Pertemuan itu digelar bersamaan dengan konferensi video bersama seluruh jajaran kepolisian pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin, 25 November 2024.
“Hari ini, kami berkumpul untuk memastikan kesiapan terakhir terkait dengan persiapan untuk menghadapi hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah pertemuan.
Listyo mengatakan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian kepolisian bersama pemangku kepentingan, salah satunya adalah antisipasi wilayah-wilayah rawan konflik yang sudah dipantau oleh Polri.
“Tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kami yakinkan bahwa semuanya bisa kami amankan,” ucapnya.
Dia menuturkan pertemuan itu juga membahas soal perbantuan dan dukungan dari TNI kepada Polri dan KPU selama terselenggaranya Pilkada 2024 yang diharapkan dapat memperkuat personel di lapangan. Namun, kata dia, hal yang terpenting adalah agar masyarakat tetap menjaga persatuan terlepas dari apa pun hasilnya.
“Apa pun hasilnya, harus bisa diterima, baik oleh pendukung ataupun paslon sendiri. Jadi siap menang, siap kalah,” ujarnya.
“Yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok. Ini penting supaya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai syarat utama pembangunan, bisa terus terjaga,” kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya sangat siap menyelenggarakan Pilkada 2024 secara serentak pada Rabu, 27 November nanti.
“Logistik sudah sampai ke daerah-daerah pemilihan. Hari ini sampai besok didistribusikan ke TPS-TPS, dan kami sedang menyiapkan pendirian, pengadaan TPS di semua titik yang sudah ditentukan,” tuturnya.
Dia mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sukacita dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024. Afifuddin juga meminta dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemilih dan partai politik, untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada.
“Kita harap pilkada kita berjalan lancar, dan akhirnya terpilih orang-orang terbaik di daerah masing-masing. Kita ciptakan pilkada yang berintegritas dan langsung secara damai,” ucapnya.
Panglima TNI Mengerahkan 169.369 Personel
Adapun Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan ada sebanyak 169.369 personel TNI dari tiga matra yang dikerahkan untuk mengamankan Pilkada 2024. Melalui pola pengerahan itu, kata dia, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, melainkan juga fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional untuk Pilkada 2024.
“Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung demokrasi damai dan terkendali,” kata Agus saat rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
Dia menuturkan 169.369 personel itu terdiri dari dari 139.339 personel TNI Angkatan Darat (AD), 19.793 personel TNI Angkatan Laut (AL), dan 10.237 personel TNI Angkatan Udara (AU). Adapun personel dari TNI AD berasal dari 15 Komando Daerah Militer (Kodam), termasuk personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis (Kostrad).
Kemudian personel dari TNI AL berasal dari semua Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), Pangkalan TNI AL (Lanal), dan Korps Marinir. Seluruh personel TNI AL itu melakukan patroli wilayah bersama Polri.
“Sedangkan TNI AU akan menyiagakan 10.237 personel dari semua Lanud (Pangkalan Udara), baik Lanud Tipe A, Tipe B, dan Tipe C,” ujarnya.
Selain personel, menurut dia, TNI juga menyiapkan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) untuk mengamankan dan membantu distribusi logistik Pilkada 2024. Alutsista yang disiapkan itu mulai dari sejumlah pesawat, helikopter, kapal laut, hingga sekitar seribu truk.
“Kemudian TNI akan membentuk posko kewilayahan, melaksanakan simulasi, sebagai langkah simulasi penanganan konflik sosial, dan pengamanan pengawalan logistik ke seluruh wilayah, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” kata dia.
ANTARA
Pilihan editor: Respons Akademisi UI Soal RUU Perampasan Aset yang Tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2025
