2 weeks ago
23
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al Assad, dan keluarganya tiba di Moskow pada Minggu, 8 Desember 2024. Rusia menawarkan suaka politik kepada mereka, kantor berita Rusia melaporkan seperti dilansir Anadolu pada Senin 9 Desember 2024.
“Assad dan anggota keluarganya tiba di Moskow. Dipandu oleh pertimbangan kemanusiaan, Rusia telah memberikan suaka bagi mereka,” kata TASS, mengutip sumber Kremlin.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia melalui pernyataan tertulisnya menyatakan, kepergian Assad adalah hasil dari negosiasi antara rezimnya dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perlawanan bersenjata.
Rusia juga mengeklaim bahwa Assad mengharapkan supaya perpindahan kekuasaan dapat berlangsung secara damai.
“Rusia selalu mendukung penyelesaian politik krisis Suriah. Kami mendesak agar perundingan yang dimediasi PBB dilanjutkan,” kata sumber itu kepada kantor berita.
Mengenal Suaka Politik
Dikutip dari Dictionary.cambridge.org, suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang asing yang meninggalkan negaranya sendiri karena mereka tidak setuju dengan pemerintahnya sendiri. Dikutip dari Britannica, Orang yang diberi suaka tidak memiliki hak hukum untuk menuntutnya, dan negara yang memberi perlindungan tidak memiliki kewajiban untuk memberikannya.
Hak suaka terbagi dalam tiga kategori dasar: teritorial, ekstrateritorial, dan netral. Suaka teritorial diberikan di dalam batas teritorial negara yang menawarkan suaka dan merupakan pengecualian terhadap praktik ekstradisi.
Suaka ini dirancang dan digunakan terutama untuk melindungi orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran politik seperti pengkhianatan, desersi, penghasutan, dan spionase. Akan tetapi, praktik ini telah menjadi praktik yang meluas untuk mengecualikan dari kategori orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan kepala negara, tindakan teroris tertentu, kolaborasi dengan musuh di masa perang, kejahatan terhadap perdamaian dan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang .
Suaka ekstrateritorial mengacu pada suaka yang diberikan di kedutaan, kedutaan besar, konsulat, kapal perang, dan kapal dagang di wilayah asing dan dengan demikian diberikan di dalam wilayah negara tempat perlindungan dicari.
Suaka netral digunakan oleh negara yang menjalankan kenetralan selama perang untuk menawarkan suaka di wilayahnya kepada pasukan negara yang berperang, dengan syarat pasukan tersebut tunduk pada interniran selama perang berlangsung.
Negara berhak memberikan suaka kepada individu, tapi bukan hak individu untuk mendapatkan suaka dari negara.
Perspektif ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang meskipun pada pasal 14 mengaku hak “Untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan,” tidak secara eksplisit memberikan hak suaka. Draf asli pasal tersebut merujuk pada perlindungan lebih kepada pencari suaka. Demikian pula mengakui bahwa pemberian suaka politik dapat memberikan beban yang sangat berat pada negara tertentu.
Upaya-upaya selanjutnya yang tidak berhasil untuk mengartikulasikan hak suaka individu meliputi Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Suaka Teritorial (1967), yang memuat pengecualian substantif terhadap ketentuan non-refoulement (tidak boleh kembali) (yang berkaitan dengan keamanan nasional dan perlindungan penduduk nasional. Selanjutnya, usulan Konvensi tentang Suaka Teritorial, yang tidak pernah terwujud.
Sita Planasari turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Ragam Senjata Tak Bertuan di Suriah yang Bikin Israel dan Amerika Cemas
