7 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Kota Cimahi, Jawa Barat masih mempertahankan zero accident atau nol kasus kecelakaan dari peristiwa keracunan massal usai mengkonsumsi Meni Makan Bergizi Gratis (MBG). Kontrol dan pengawasan jadi salah satu kunci mencegah kejadian yang sudah merebak di daerah lain.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana membeberkan langkah untuk mencegah peristiwa keracunan usai mengkonsumsi menu MBG. Menurutnya, pengawasan dari semua pihak termasuk pemerintah sangat penting untuk menunjang program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu.
Menurutnya, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) turun tangan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cimahi untuk melakukan pengecekan kondisi bahan baku sebelum diolah untuk dijadikan menu MBG.
"Barangnya, bahan baku sebelum masuk SPPG diperiksa dulu oleh Dispangtan. Kualitas sayurannya, dagingnya dan sebagainya, ini tugas Dispangtan yang selalu memutar ke titik-titik SPPG," ujar Ngatiyana saat meninjau SPPG Citeureup 3, Jalan Ciawitali, Jumat (31/10/2025).
Setelah bahan baku dipastikan berkualitas, kata dia, berikutnya menjadi tugas Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pemeriksaan kondisi menu. Dinkes Kota Cimahi tentunya akan bekerjasama dengan ahli gizi di setiap SPPG untuk memastikan menu makanan yang disiapkan aman dan bermanfaat untuk menunjang perkembangan anak sekolah.
"Setelah masuk baru Dinkes bagaimana porsinya, kesehatannya, proteinnya, kandungan gramnya. Itu tugas Dinkes. Alhamdulillah kolaborasi ini yang membuat MBG berjalan lancar," kata Ngatiyana.
Setelah dipastikan aman, menu MBG itu baru didistribusikan ke setiap penerima di Kota Cimahi. Namun tentu saja tidak langsung dicicipi oleh pelajar maupun ibu menyusui dan ibu hamil, tapi akan dicoba dulu oleh petugas khusus yang sudah disiapkan.
"Di setiap SPPG ada ahli gizinya, kemudian sampai barang (MBG) ke sekolah di sana sudah ada yang mencicipi sebelum siswa. Ada petugasnya, bukan kepala sekolaha atau guru. Sehingga nanti dikonsumsi oleh anak-anak dalam kondisi aman," kata dia.
Di Kota Cimahi, kata Ngatiyana, tercatat sudah ada 31 titik dapur SPPG yang sudah berdiri. Namun yang sudah beroperasi dan melayani penerima manfaat baru ada 26 SPPG, serta baru 9 titik yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sedangkan sisanya masih menunggu hasil laboratorium. Sebab syarat untuk menerbitkan SLSH itu harus ada hasil laboratorium memenuhi syarat Ecoli, Borax, formalin, rdohamine B, dan methanil yellow negatif. Selain tentunya hasil inspeksi lingkungan (IKL), sertifikat keamanan pangan siap saji bagi pengelola, dan penjamah makanan bersertifikat.
"Kota Cimahi ada 26 SPPG yang sudah berjalan dan memiliki SLHS sebanyak 9, sisanya masih dalam proses pemeriksaan di lab. Mudah mudahan sebentar lagi selesai," kata Ngatiyana.
