Bukan Ibu Kota Negara? Presiden Prabowo Tetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028

Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah digunakan untuk kegiatan ritual Idul Adha 1446 H pada Jumat (6/6/2025) yang lalu | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ada yang unik dengan status Ibu Kota Nusantara (IKN) warisan dari mantan Presiden Jokowi tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang ditandatangani pada 30 Juni 2025.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan arah pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap, dengan target final menjadikan Nusantara sebagai pusat politik nasional.

Berdasarkan dokumen resmi itu, pemerintah menyiapkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di atas lahan seluas 800–850 hektare. Perpres tersebut juga mengatur pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap serta penguatan layanan pemerintahan berbasis digital. Targetnya, pada 2028 pembangunan kawasan perkantoran mencapai 20 persen, penyediaan hunian layak dan berkelanjutan 50 persen, sarana dan prasarana dasar 50 persen, serta indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan berada di angka 0,74.

Untuk mendukung target itu, pemerintah mempercepat penataan ruang kawasan inti, pembangunan gedung perkantoran, penyediaan hunian, sarana prasarana pendukung, dan infrastruktur transportasi yang menghubungkan IKN dengan daerah sekitarnya. Selain itu, IKN akan mengadopsi konsep kota cerdas (smart city) dengan 25 persen layanan pemerintahan sudah berbasis digital pada 2028. Dalam Perpres tersebut, jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN ditargetkan antara 1.700 hingga 4.100 orang.

Meski anggaran IKN tidak secara gamblang disinggung Presiden Prabowo dalam RAPBN 2026, pemerintah tetap memastikan pembangunan berjalan. Tahun 2025, alokasi dana untuk proyek ini sebesar Rp 13 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan, kawasan perkantoran legislatif-yudikatif, dan pengaspalan di sekitar KIPP. Angka ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 43,4 triliun, namun pemerintah menyebut fokus kali ini lebih pada pemantapan infrastruktur dasar.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut biaya pemeliharaan Nusantara mencapai Rp 200–300 miliar dan Presiden Prabowo ingin mempercepat penyelesaian proyek agar beban biaya tidak semakin membengkak. Sementara itu, sejumlah pihak seperti Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pembangunan IKN perlu diiringi kesiapan transportasi massal agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru tidak membebani masyarakat. Ia juga mengingatkan kapasitas bandara dan moda transportasi saat ini masih jauh di bawah proyeksi kebutuhan jika IKN benar-benar beroperasi penuh pada 2028.

Pemerintah menyadari tantangan itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo belum meneken Keppres pemindahan ibu kota karena masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN. Targetnya, dalam tiga tahun ke depan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Nusantara sudah berjalan optimal sehingga Keppres pemindahan dapat ditandatangani dengan landasan kesiapan penuh.

Dengan langkah bertahap ini, Nusantara diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol modernisasi tata kelola negara dengan layanan publik digital dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah optimistis pemindahan ibu kota ke IKN akan selesai sesuai jadwal pada 2028. [*] Disarikan dari sumber berita media daring