Mendikdasmen Sebut Rp 55 T Jauh dari Cukup, Ajukan Tambahan Rp 14,4 T. Ini Peruntukannya

Mendikdasmen Abdul Mu'ti ketika menerima kunjungan DPP LDII di ruang kerjanya, Selasa (29/7/2025). Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajukan usulan baru terkait Program Indonesia Pintar (PIP). Tidak hanya untuk siswa SD dan SMP, Mu’ti juga mendorong agar anak-anak usia TK dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp450 ribu per siswa per tahun.

Mu’ti menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sebagai pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.

“PIP untuk TK kami usulkan mulai tahun anggaran 2026. Nilainya Rp 450.000 per anak per tahun, semoga ke depan bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan,” kata Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, sasaran utama program ini tetap pada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Namun jumlah penerima masih akan dihitung ulang menyesuaikan alokasi anggaran.

 Tambahan Anggaran Rp14,4 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Mu’ti juga mengusulkan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp14,4 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini diajukan lantaran pagu indikatif yang sudah diterima Kemendikdasmen sebesar Rp 55 triliun masih dianggap jauh dari cukup. Padahal, total anggaran pendidikan yang disiapkan Kementerian Keuangan untuk tahun depan mencapai Rp 757,82 triliun.

“Dengan pagu Rp 55 triliun, masih banyak program prioritas yang belum bisa dibiayai. Karena itu kami meminta tambahan Rp 14,4 triliun untuk mendukung agenda strategis,” ujar Mu’ti.

Tambahan anggaran itu, jelasnya, akan digunakan untuk beberapa pos penting. Pertama, peningkatan besaran PIP SD dari Rp 450.000 menjadi Rp 600.000 per siswa per tahun, serta PIP SMP dari Rp 750.000 menjadi Rp 1 juta per siswa per tahun. Kedua, memperluas cakupan PIP hingga jenjang TK.

Selain itu, dana tambahan juga akan diarahkan untuk penyesuaian insentif bagi guru non-ASN, program revitalisasi sekolah, percepatan digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kapasitas guru agar selaras dengan pembaruan kurikulum.

 Arah Kebijakan Pendidikan

Mu’ti menambahkan, fokus lain yang akan digarap adalah penguatan pendidikan vokasi guna menyiapkan lulusan yang lebih kompetitif di dunia usaha dan industri. Di samping itu, perhatian khusus juga diberikan untuk memperkuat pendidikan inklusif agar akses pendidikan dasar dan menengah tersedia bagi seluruh kalangan.

“Intinya, kami ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan betul-betul memberi dampak pada kualitas belajar, kesejahteraan guru, dan keberpihakan pada keluarga kurang mampu,” tegas Mu’ti. [*] Berbagai sumber