Ribuan Anak Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higienis dan Sanitasi

Ilutrasi anak keracunan. Seringnya terjadi kasus keracunan dan kasus lainnya, warga minta program tersebut dievaluasi | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah pusat akhirnya bergerak cepat setelah rangkaian kasus keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program unggulan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa seluruh dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah langsung ditutup sementara sembari dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia juga mewajibkan seluruh penyelenggara MBG mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) agar keamanan pangan benar-benar terjamin.

“Ini arahan langsung Presiden. Semua SPPG harus punya sertifikat higienis dan sanitasi, kalau tidak kami tutup,” kata Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

Langkah ini mencakup penertiban manajemen dapur, disiplin juru masak, sterilisasi peralatan, kualitas air, hingga sistem pengelolaan limbah. Pemerintah juga menginstruksikan Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia memperkuat pemantauan secara rutin dan terbuka agar masyarakat yakin menu yang disajikan aman, bergizi, higienis, dan halal.

Data BGN Tunjukkan Lonjakan Kasus

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengakui pihaknya kecolongan dalam pengawasan teknis dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan insiden keracunan bukan sabotase, melainkan kelalaian internal.

“Kalau saya sudah mengaku salah, ya berarti kelalaian. Pokoknya akibat kelalaian kami,” ujarnya dengan nada tertahan.

Menurut BGN, sejak Januari hingga 25 September 2025 tercatat 70 kasus keracunan MBG dengan total 5.914 orang terdampak. Jawa menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi disusul Sumatera dan Indonesia Timur. Lima daerah dengan korban terbesar antara lain Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong-Bengkulu (467 orang), Bandung Barat (411 orang), Banggai Kepulauan (339 orang), dan Kulon Progo (305 orang).

Lonjakan signifikan terjadi pada Agustus dan September, masing-masing tercatat hampir dua ribu dan lebih dari dua ribu korban. Dari temuan itu, 40 dapur SPPG di berbagai daerah sudah dinonaktifkan setelah terbukti melanggar SOP keamanan pangan.

“Semua dapur MBG wajib punya SLHS, sertifikat halal, dan sertifikat air layak pakai dalam satu bulan. Kalau tidak dipenuhi, kami akan tutup, mau punya jenderal sekalipun saya tidak peduli,” tegas Nanik.

Koordinasi Nasional Diperkuat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah segera ditingkatkan. Ia dijadwalkan memimpin pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan untuk menyampaikan arahan teknis terbaru.

Pemerintah menegaskan seluruh proses dilakukan secara terbuka, mulai inspeksi hingga publikasi hasil pemeriksaan laboratorium, supaya masyarakat kembali yakin terhadap keamanan program MBG. Program ini sendiri telah menjangkau lebih dari 29 juta penerima manfaat di 8.018 SPPG aktif di seluruh Indonesia.

Zulkifli Hasan berharap, dengan sertifikasi wajib dan pengawasan yang lebih ketat, insiden serupa tak lagi terulang dan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional ini bisa pulih. [*] Disarikan dari bahan sumber berita media daring