2 days ago
11
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah junta Myanmar mengatakan berdasarkan sensus penduduk pada 2024, jumlah penduduknya mencapai 51,3 juta jiwa, turun sedikit dari penghitungan resmi nasional terakhir yaitu sekitar 51,5 juta jiwa yang diambil 10 tahun yang lalu..
Pengumuman ini terjadi saat junta Myanmar mempersiapkan pemilu yang dijanjikan di tengah konflik dan kerusuhan yang sedang berlangsung di seluruh negeri, media pemerintah melaporkan pada Rabu 1 Januari 2025, seperti dilansir Reuters.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penurunan tersebut tidak dijelaskan secara langsung dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan. Namun, dikatakan bahwa sensus baru-baru ini berhasil dilakukan di kurang dari setengah dari 330 kota di negara tersebut karena meningkatnya konflik bersenjata dan kendala besar lainnya sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 2021.
MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan alasan penurunan populasi akan diselidiki untuk laporan utama yang akan dirilis pada 2025.
Kementerian memperkirakan sebelum sensus terakhir dilakukan pada Oktober, populasi Myanmar berjumlah 56,2 juta jiwa.
Laporan tersebut tidak menyebutkan apakah sensus baru tersebut memperhitungkan lebih dari 700.000 etnis Muslim Rohingya. Mereka melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh pada 2017 untuk menghindari kampanye kekerasan melawan pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Myanmar.
Pengakuan adanya permasalahan dalam pelaksanaan sensus sama dengan pengakuan pemerintah militer gagal menguasai lebih dari setengah wilayah negara. Junta mengalami tantangan oleh kelompok etnis minoritas bersenjata dan gerilyawan pro-demokrasi yang berperang melawan militer.
Jumlah korban jiwa di beberapa wilayah yang disengketakan merupakan perkiraan berdasarkan teknik penginderaan jauh, kata laporan itu.
Myanmar dilanda kekerasan yang dimulai ketika tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, Junta mengklaim adanya kecurangan pemilih yang meluas pada pemilu 2020, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pemantau pemilu independen.
Perebutan kekuasaan oleh militer memicu protes damai yang meluas yang dibubarkan dengan kekuatan mematikan, memicu perlawanan bersenjata yang kini berujung pada perang saudara.
Di sebagian besar wilayah Myanmar, tentara berperang melawan milisi etnis serta ratusan kelompok gerilya bersenjata yang secara kolektif disebut Pasukan Pertahanan Rakyat, yang dibentuk untuk berjuang memulihkan demokrasi.
Konflik tidak meluas pada sensus sebelumnya yang dilakukan pada 1973, 1983, dan 2014.
Selain masalah keamanan, penghitungan akurat sulit diperoleh karena besarnya jumlah pengungsi, yang diperkirakan oleh PBB berjumlah lebih dari 3 juta orang.
Penentang pemerintah militer mendesak agar tidak bekerja sama dalam upaya sensus, dan dalam beberapa kasus, menyerang secara fisik petugas sensus.
Pemerintah militer mengatakan data sensus akan digunakan untuk menyusun daftar pemilih untuk pemilihan umum yang dijanjikan tahun depan, meskipun sebagian besar negara sedang dilanda perang saudara.
Pemilu ini, yang pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan demokratis, secara luas dipandang sebagai upaya untuk menormalisasi perebutan kekuasaan oleh militer melalui kotak suara.
Ketika negara ini dilanda perang dan kebebasan sipil sangat dibatasi, para pengkritik melihat tidak ada jalan bagi pemilu yang bebas dan adil.
Pada Juli, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar, mengatakan pemilu akan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali militer, namun tidak menentukan tanggal pemungutan suara.
Laporan sensus pada Selasa menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 51.316.756 jiwa. Dikatakan bahwa sensus tidak dapat dilakukan di 58 kotapraja dan hanya diselesaikan sebagian di 127 kotapraja karena kendala keamanan, sedangkan sensus berhasil dilakukan di 145 dari total 330 kotapraja.
Menurut data laporan tersebut, daerah-daerah di mana sensus tidak dapat diselesaikan termasuk kota-kota yang dikuasai oleh tentara etnis dan gerilyawan pro-demokrasi di Kachin utara, Shan timur laut, Chin barat laut, Kayah timur, dan negara bagian Rakhine barat, serta Magway, Mandalay, dan wilayah Sagaing di bagian tengah negara itu.
Periode pengumpulan data diperpanjang di wilayah tertentu dari Oktober hingga minggu kedua Desember karena tantangan transportasi dan masalah keamanan.
